Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia

Lambang Tentara Nasional Indonesia

Didirikan 5 Oktober 1945

Angkatan

TNI Angkatan Darat

TNI Angkatan Laut

TNI Angkatan Udara

Markas besar Jakarta

Hirarki militer

Panglima Tertinggi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Panglima Tentara Nasional Indonesia Laksamana TNI Agus Suhartono

Data personil militer

Usia penerimaan 18

Jumlah personil aktif +476,000

Anggaran militer

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro

Anggaran tahunan IDR 72,5 triliun (2012)[1]

Persentase dalam APBN 0,05%

Industri militer

Pemasok lokal PT. Pindad, PT. PAL, LAPAN,PT. DI

Pemasok internasional Perancis

Britania Raya

Rusia

Amerika Serikat

Jerman

Republik Rakyat Cina

Republik Korea

Brasil

Spanyol

Kanada

Swedia

Belanda

Polandia

Artikel terkait

Sejarah militer Perang Kemerdekaan Indonesia

Pertempuran 10 November 1945

Operasi Trikora

Palagan Ambarawa

Bandung Lautan Api

Pertempuran Medan Area

Pertempuran Margarana

Konfrontasi Indonesia-Malaysia

PRRI

Operasi Seroja

Operasi militer Indonesia di Aceh 2003-2004

Tentara Nasional Indonesia

Kecabangan Militer

TNI Angkatan Darat

TNI Angkatan Laut

TNI Angkatan Udara

Lainnya

Sejarah TNI

Panglima TNI

Kepangkatan di TNI

Pangkat di TNI-AD

Pangkat di TNI-AL

Pangkat di TNI-AU

Tentara Nasional Indonesia (atau biasa disingkat TNI) adalah nama sebuah angkatan perang dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan kemudian diubah lagi namanya menjadi seperti sekarang ini.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan. Panglima TNI saat ini adalah Laksamana TNI Agus Suhartono.

Dalam sejarahnya, TNI pernah digabungkan dengan POLRI. Gabungan ini disebut ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang menggunakan slogan "Catur Dharma Eka Karma" disingkat "CADEK". Sesuai Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran POLRI maka pada tanggal 30 September 2004telah disahkan RUU TNI oleh DPR RI yang selanjutnya ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 19 Oktober2004.

Seiring berjalannya era reformasi di Indonesia, TNI mengalami proses reformasi internal yang signifikan. Di antaranya adalah perubahan doktrin "Catur" menjadi "Tri" setelah terpisahnya POLRI dari ABRI. Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI nomor Kep/21/I/2007, pada tanggal 12 Januari 2007, doktrin TNI ditetapkan menjadi "Tri Dharma Eka Karma", disingkat "TRIDEK".[2]

Tahun 2012, jumlah personel TNI adalah sebanyak 476.000 personel.

Sejarah Tentara Nasional Indonesia

Negara Indonesia pada awal berdirinya sama sekali tidak mempunyai kesatuan tentara. Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden pada tanggal 23 Agustus 1945 bukanlah tentara sebagai suatu organisasi kemiliteran yang resmi.

BKR baik di pusat maupun di daerah berada di bawah wewenang KNIP dan KNI Daerah dan tidak berada di bawah perintah presiden sebagai panglima tertinggi angkatan perang. BKR juga tidak berada di bawah koordinasi Menteri Pertahanan. BKR hanya disiapkan untuk memelihara keamanan setempat agar tidak menimbulkan kesan bahwa Indonesia menyiapkan diri untuk memulai peperangan menghadapi Sekutu.

Akhirnya, melalui Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945 (hingga saat ini diperingati sebagai hari kelahiran TNI), BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada tanggal 7 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat berganti nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian pada 24 Januari 1946, diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia.

Karena saat itu di Indonesia terdapat barisan-barisan bersenjata lainnya di samping Tentara Republik Indonesia, maka pada tanggal 5 Mei1947, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan barisan-barisan bersenjata tersebut menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penyatuan itu terjadi dan diresmikan pada tanggal 3 Juni 1947.

Jati diri TNI [sunting]

Sesuai UU TNI pasal 2, jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah:

Tentara Rakyat adalah tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia

Tentara Pejuang adalah tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya

Tentara Nasional adalah tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama

Tentara Profesional adalah tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi

Tugas TNI [sunting]

Sesuai UU TNI Pasal 7 ayat (1), Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

operasi militer untuk perang

operasi militer selain perang, yaitu untuk:

mengatasi gerakan separatis bersenjata

mengatasi pemberontakan bersenjata

mengatasi aksi terorisme

mengamankan wilayah perbatasan

mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis

melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri

mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya

memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta

membantu tugas pemerintahan di daerah

membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang

membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia

membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan

membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (bahasa Inggris: search and rescue)

membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Kemudian ayat (3) berbunyi Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Kekuatan Bersenjata Indonesia [sunting]

Berikut adalah data mengenai kekuatan angkatan bersenjata Indonesia tahun 2009:

Jumlah prajurit:438.410 personel

TNI Angkatan Darat TNI Angkatan Laut TNI Angkatan Udara

Jumlah prajurit: 328.517 Jumlah prajurit: 74.963 Jumlah prajurit: 34.930

Kekuatan Terpusat

Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat:

Dua divisi satuan tempur

18 batalion infrantri

16 batalion lain

Komando Pasukan Khusus:

4 grup tempur dan 1 grup pendidikan

Kekuatan Kewilayahan

Komando Daerah Militer: 11

Komando Resort Militer: 39

Komando Distrik Militer: 267

Batalion: 96

Kekuatan Badan Pelaksana Pusat

Resimen Zeni Konstruksi: 1

Skuadron Penerbang TNI AD: 2

Lima batalion lain Sistem Senjata Armada Terpadu

Kapal Republik Indonesia: 136

Kapal Angkatan Laut: 71

Pasukan Marinir: 2

Brigade Marinir: 1

Komando Latih Marinir: 1

Kekuatan Kewilayahan

Armada Barat

Armada Timur

Pangkalan Utama Angkatan Laut:

Kelas A: 11

Kelas B: 24

Kelas C: 19

Kelas khusus: 3 Skuadron Udara

Jumlah pesawat tempur: 180 (target 2024)[3]

Skuadron tempur: 7

Skuadron angkut: 5

Skuadron intai: 1

Skuadron helikopter: 3

Skuadron latih: 2

Pangkalan Udara

Pangkalan udara: 41

Detasemen: 8

Pos angkatan udara: 80

Pasukan Khas

3 wing

Satuan Radar

17 satuan radar pertahanan udara

(Sumber: Harian Koran Tempo tanggal 14 Februari 2006)

Anggaran 

Tahun FiskalAnggaran (IDR)Anggaran (USD)

2005 Rp 21.97 trilyun USD 2.5 milyar

2006 Rp 23.6 trilyun USD 2.6 milyar

2007 Rp 32.6 trilyun USD 3.4 milyar

2008 Rp 36.39 trilyun USD 3.8 milyar

2009 Rp 33.6 trilyun USD 3.3 milyar

2010 Rp 42.3 trilyun USD 4.47 milyar

2011 Rp 47.5 trilyun USD 5.2 milyar

2012 Rp 64.4 trilyun[4] USD 7.5 milyar

2013 Rp 81.8 trilyun[5] USD 8.44 milyar